Langkah Besar Transformasi Ekonomi Desa Melalui Koperasi Desa Merah Putih 

Jakarta, 18 Juli 2025 — Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan meluncurkan program besar bernama Koperasi Desa Merah Putih pada 21 Juli 2025. Program ini bagian dari agenda strategis untuk mewujudkan kemandirian ekonomi desa. Tujuannya juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara merata di seluruh Indonesia.

Sebanyak 80.000 koperasi akan didirikan serentak di berbagai desa. Mereka mendapat dukungan infrastruktur teknologi dan sistem manajemen terpadu. Peluncuran program akan dipusatkan di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Acara ini akan dihadiri langsung oleh Prabowo dan sejumlah pejabat tinggi negara, perwakilan desa, serta organisasi masyarakat.

Memberdayakan Ekonomi Rakyat dari Akar Rumput

Menurut Tim Transisi Prabowo-Gibran, Koperasi Desa Merah Putih dirancang sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Setiap koperasi akan menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif, seperti pertanian, peternakan, kerajinan, dan UMKM lokal. Pemerintah juga akan menyediakan pelatihan manajemen, akses permodalan, dan konektivitas digital. Semua ini bertujuan memperkuat daya saing desa.

“Kami ingin memastikan tidak ada satu pun desa tertinggal. Koperasi ini bukan sekadar wadah usaha, tetapi juga sarana membangun solidaritas ekonomi berbasis nilai gotong royong,” ujar Ketua Tim Pemberdayaan Ekonomi Desa, Letjen (Purn) Yudi Sutrisno.

Dukungan dari Berbagai Lembaga dan Sektor

Program ini mendapat dukungan luas dari Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Desa, serta sejumlah BUMN. Bank-bank milik negara siap menyalurkan pembiayaan mikro dengan bunga rendah kepada koperasi-koperasi tersebut. Selain itu, akan dibangun platform digital bernama Koperasi Connect. Platform ini memudahkan pencatatan transaksi, laporan keuangan, dan akses ke pasar nasional maupun internasional.

Harapan dan Tantangan ke Depan

Peluncuran besar-besaran ini menandai awal komitmen pemerintahan baru dalam mendorong pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi domestik. Namun, para pengamat ekonomi mengingatkan pentingnya pengawasan kuat, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini agar kasus gagal koperasi seperti masa lalu tidak terulang.

Meski begitu, antusiasme masyarakat desa sangat tinggi. Beberapa kepala desa menyatakan telah menyiapkan lokasi dan struktur kepengurusan koperasi mereka. Pemerintah menargetkan dalam dua tahun pertama, koperasi-koperasi ini bisa menyerap lebih dari dua juta tenaga kerja baru.